Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, Jepang masuk ke Indonesia secara bertahap. Serangan demi serangan mereka lakukan mulai dari daerah yang kaya sumber daya alam di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatra, dan pulau-pulau lainnya hingga akhirnya mereka bisa menundukkan Belanda di Jawa yang kaya akan sumber daya manusia. Tahukah kalian bagaimana cara Jepang mengontrol Indonesia yang begitu luas?
Tidak seperti Hindia Belanda yang memiliki pemerintahan yang terpusat, Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah dengan pemerintahannya masing-masing. Daerah Sumatra dikuasai oleh Angkatan Darat (Rikugun) ke-25 dengan pusatnya di Bukittinggi. Sementara itu, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat (Rikugun) ke-16 yang berpusat di Jawa. Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur lainnya dikuasai oleh Angkatan Laut (Kaigun). Menurut Kurasawa (2016), kawasan itu adalah satu-satunya wilayah penjajahan Jepang yang dikontrol langsung oleh Angkatan Laut Jepang. Pemerintahan di masing-masih wilayah memiliki kebijakan yang sangat berbeda-beda.
Penjajahan Jepang di Enrekang
Saat Jepang berhasil menduduki Sulawesi Selatan, hanya ada sedikit perlawanan terhadap pendaratan Jepang, baik dari pihak militer Belanda maupun penduduk setempat. Bahkan, sebagian penduduk dan kaum nasionalis di Makassar memberikan penyambutan meriah kepada tentara Jepang. Hal ini terjadi karena sebelum perang Asia Timur Raya berlangsung, Jepang sudah mendekati penduduk setempat dan kaum nasionalis di sana dan meyakinkan bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda.
Ketika Jepang datang ke Enrekang, masyarakat lokal di sana juga menyambut dengan baik karena adanya anggapan bahwa tentara Jepang sebagai penyelamat bagi mereka dari penjajahan Belanda. Pada awal kedatangannya, tentara Jepang berperilaku dan bersikap baik, misalnya dengan cara membagi-bagikan bahan makanan seperti gula pasir, susu, sabun, dan lain sebagainya. Pihak Jepang juga selalu mempropagandakan “Nippon Indonesia sama-sama”. Dari segi pemerintahan, Jepang tidak banyak melakukan perubahan dari sistem kolonial Belanda selain mengubah namanya menjadi istilah Jepang dan mengganti pejabat Eropa dengan orang Jepang, sebagai contoh Ken Karikan (Asisten Residen), dan Bunken Karikan (kontroleur/ setingkat bupati). Pejabat-pejabat lokal yang dipakai di masa Hindia Belanda tetap menjalankan tugasnya, seperti kepala distrik yang disebut Suco.
Bendera Merah Putih diizinkan berkibar bersama dengan bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya juga boleh dinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Dalam urusan agama, pihak Jepang tidak melakukan pembatasan. Bahkan, orang-orang Jepang yang seagama dengan penduduk lokal didatangkan, seperti Haji Umar Faisal (Islam), Pendeta Miahira (Protestan), dan Alaysius Ogihara (Katolik).
Situasi berubah pada 1943 saat Jepang mulai membangun bungker pertahanan untuk pasukan Jepang. Jepang mulai melakukan pengerahan tenaga secara paksa untuk pembangunan pertahanan, menanam kapas dan pengerjaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan tentara Jepang. Kelaparan terjadi di mana-mana. Kebutuhan pakaian juga sangat sulit dipenuhi sehingga masyarakat lokal menutup badan dengan menggunakan kulit kayu. Banyak perempuan yang diculik dan menjadi korban pelampiasan nafsu tentara Jepang. Tekanan semakin berat namun rakyat biasa tidak berani untuk melawan karena takut ditangkap, disiksa atau ditembak. Penduduk lokal sangat takut kepada Tokkeitai atau polisi militer Angkatan Laut Jepang yang terkenal kejam. Tindakan Jepang ini mematikan simpati yang pernah diberikan rakyat pada mereka.
Disarikan dari: Sahajuddin. (2019). Propaganda dan Akibatnya pada Masa Pendudukan Jepang di Enrekang (1942-1945). Walasuji, 10(2), 185-201.
Penjajahan Jepang di Palembang
Palembang merupakan sebuah kota yang penting bagi Jepang selama masa penjajahannya karena adanya sumber minyak dan posisinya yang strategis. Palembang yang ada di Pulau Sumatra berada di bawah penguasaan Angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Bukittinggi. Pada mulanya kedatangan Jepang disambut dengan gembira oleh masyarakat lokal yang menganggap mereka sebagai liberator yang membebaskan Indonesia dari dominasi kolonial Belanda. Meskipun demikian, ada pula perlawanan lokal yang langsung ditindas oleh tentara Jepang.
Dalam bidang pemerintahan, Jepang melakukan beberapa perubahan. Jabatan-jabatan tinggi seperti kepala karesidenan (Syucookan), walikota (shi-coo), bupati (ken-coo), hingga asisten residen (bunshu-coo) yang tadinya diisi oleh orang Belanda digantikan dengan orang Jepang. Peranan orang pribumi hanya terbatas sampai kepada tingkatan gun-coo (wedana) saja. Struktur pemerintahan mulai dari gun-coo, son-coo (camat), ku-coo (kepala desa), aza (kepala kampung) dan gumi (kepala RT/rukun tetangga) semuanya dijabat oleh orang-orang pribumi dengan kriteria untuk gun-coo dan son-coo harus berasal dari orang-orang elit tradisional setempat. Sementara untuk ku-coo, aza dan gumi adalah orang-orang yang dianggap memiliki kesetiaan paling tinggi terhadap pemerintahan militer Jepang.
Kepentingan utama Jepang di Palembang adalah untuk mendapatkan minyak buminya. Saat itu, produksi minyak bumi di Palembang mencapai 82% dari total produksi di Indonesia. Kebijakan ekonomi Jepang di Palembang diarahkan ke eksploitasi minyak dan mencegah upaya bumi hangus ladang-ladang minyak di Palembang. Para kuli BPP (Badan Pembantu Pemerintah) dan romusha dari dalam dan luar Sumatra dikerahkan untuk eksplotasi minyak. Namun, kehidupan mereka sangat menyedihkan karena kekurangan makanan dan pakaian. Banyak di antara mereka yang menggunakan karung goni atau kulit kayu sebagai pakaian
Disarikan dari: Mita, A. (2019) Palembang Shi pada Masa Pemerintahan Militer Jepang Tahun 1942-1945, Lembaran Sejarah, 15(2), 103-120; dan Abdullah, dkk. 1991. Sejarah Daerah Sumatra Selatan. Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Selatan
Penjajahan Jepang di Jawa
.jfif)
Pada awalnya, Jepang menunjukkan sikap baik kepada penduduk Jawa untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Di sepanjang jalan yang dilalui tentara Jepang, penduduk menyambut mereka dengan kata-kata ‘selamat datang’ dan ‘banzai’, sebaliknya tentara Jepang menyerukan “hidup Indonesia’. Sambutan positif ini dapat dipahami sebagai ekspresi harapan mereka untuk lepas dari cengkeraman penjajahan Belanda. Rakyat Jawa juga meyakini ramalan Jayabaya yang menggambarkan akan datangnya jaman baru yang lebih baik, akan tetapi akan ada masa peralihan yang didominasi oleh orang kerdil yang berlangsung selama hidup tanaman Jagung. Banyak orang yang mengidentifikasikan orang kerdil itu sebagai orang Jepang.
Dalam urusan pemerintahan, Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jakarta melakukan berbagai langkah untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan. Posisi gubernur jenderal ditiadakan. Seluruh Jawa dan Madura (kecuali Surakarta dan Yogyakarta) dibagi atas syu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Jabatan-jabatan tinggi yang tadinya diduduki oleh orang Belanda digantikan dengan orang Jepang dan orang Indonesia. Sebagai contoh, jabatan residen yang di masa sebelumnya hanya bisa dipegang orang Eropa mulai dipegang oleh orang Indonesia, terutama dari kalangan elit lokal. Selanjutnya, pada 1944 Jepang mulai memperkenalkan tonarigumi (rukun tetangga) di Jawa.
Sikap Jepang kepada penduduk Jawa kemudian berubah. Jepang melakukan mobilisasi dan pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk menunjang perangnya. Penduduk di Jawa juga diwajibkan untuk menyerahkan padi untuk kebutuhan pasukan Jepang. Beras yang diambil Jepang kemudian dikirim ke wilayah timur, namun sayangnya pengiriman ini sering gagal karena serangan Sekutu. Oleh karenanya, Jepang memaksa rakyat menyerahkan padi lagi untuk mengganti kehilangan tersebut. Akibatnya, penduduk mengalami kekurangan gizi. Penduduk didorong untuk makan bahan makanan alternatif seperti singkong, jagung, dan ubi. Kekurangan pakaian juga terjadi di mana-mana selama penjajahan Jepang di Jawa. Berbagai penderitaan ini yang kemudian memancing perlawanan bangsa Indonesia.
Disarikan dari: Kurasawa, A. (2016). Masyarakat & Perang Asia Timur Raya: Sejarah dengan Foto yang Tak Terceritakan.Jakarta: Komunitas Bambu; Soejono, R.P. & Leirissa, R.Z. (2010). Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka; Yuliati, D. (2010). Sistem Propaganda Jepang di Jawa 1942-1945. Semarang: Undip
Mari Kita Berdiskusi :
- Setelah mencermati ketiga potongan bacaan di atas, identifikasilah persamaan dan perbedaan pemerintahan Jepang di wilayah Sumatra; wilayah Jawa dan Madura; serta wilayah Indonesia Timur!
- Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar
0 Post a Comment:
Posting Komentar