Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, Jepang masuk ke
Indonesia secara bertahap. Serangan demi serangan mereka lakukan
mulai dari daerah yang kaya sumber daya alam di Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, Sumatra, dan pulau-pulau lainnya hingga akhirnya mereka bisa
menundukkan Belanda di Jawa yang kaya akan sumber daya manusia.
Tahukah kalian bagaimana cara Jepang mengontrol Indonesia yang
begitu luas?
Tidak seperti Hindia Belanda yang memiliki pemerintahan yang
terpusat, Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah dengan
pemerintahannya masing-masing. Daerah Sumatra dikuasai oleh
Angkatan Darat (Rikugun) ke-25 dengan pusatnya di Bukittinggi.
Sementara itu, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat (Rikugun)
ke-16 yang berpusat di Jawa. Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur lainnya dikuasai oleh Angkatan Laut (Kaigun). Menurut Kurasawa
(2016), kawasan itu adalah satu-satunya wilayah penjajahan Jepang
yang dikontrol langsung oleh Angkatan Laut Jepang. Pemerintahan di
masing-masih wilayah memiliki kebijakan yang sangat berbeda-beda.
Penjajahan Jepang di Enrekang
Saat Jepang berhasil menduduki Sulawesi Selatan, hanya ada sedikit
perlawanan terhadap pendaratan Jepang, baik dari pihak militer
Belanda maupun penduduk setempat. Bahkan, sebagian penduduk dan
kaum nasionalis di Makassar memberikan penyambutan meriah kepada
tentara Jepang. Hal ini terjadi karena sebelum perang Asia Timur Raya
berlangsung, Jepang sudah mendekati penduduk setempat dan kaum
nasionalis di sana dan meyakinkan bahwa Jepang akan membebaskan
mereka dari penjajahan Belanda.
Ketika Jepang datang ke Enrekang, masyarakat lokal di sana juga
menyambut dengan baik karena adanya anggapan bahwa tentara
Jepang sebagai penyelamat bagi mereka dari penjajahan Belanda.
Pada awal kedatangannya, tentara Jepang berperilaku dan bersikap
baik, misalnya dengan cara membagi-bagikan bahan makanan seperti
gula pasir, susu, sabun, dan lain sebagainya. Pihak Jepang juga selalu
mempropagandakan “Nippon Indonesia sama-sama”.
Dari segi pemerintahan, Jepang tidak banyak melakukan perubahan
dari sistem kolonial Belanda selain mengubah namanya menjadi istilah
Jepang dan mengganti pejabat Eropa dengan orang Jepang, sebagai
contoh Ken Karikan (Asisten Residen), dan Bunken Karikan (kontroleur/
setingkat bupati). Pejabat-pejabat lokal yang dipakai di masa Hindia
Belanda tetap menjalankan tugasnya, seperti kepala distrik yang
disebut Suco.
Bendera Merah Putih diizinkan berkibar bersama dengan bendera
Jepang. Lagu Indonesia Raya juga boleh dinyanyikan bersama dengan
lagu kebangsaan Jepang. Dalam urusan agama, pihak Jepang tidak
melakukan pembatasan. Bahkan, orang-orang Jepang yang seagama dengan penduduk lokal didatangkan, seperti Haji Umar Faisal (Islam),
Pendeta Miahira (Protestan), dan Alaysius Ogihara (Katolik).
Situasi berubah pada 1943 saat Jepang mulai membangun bungker
pertahanan untuk pasukan Jepang. Jepang mulai melakukan pengerahan tenaga secara paksa untuk pembangunan pertahanan, menanam
kapas dan pengerjaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan
makanan tentara Jepang. Kelaparan terjadi di mana-mana. Kebutuhan
pakaian juga sangat sulit dipenuhi sehingga masyarakat lokal menutup
badan dengan menggunakan kulit kayu. Banyak perempuan yang
diculik dan menjadi korban pelampiasan nafsu tentara Jepang. Tekanan
semakin berat namun rakyat biasa tidak berani untuk melawan karena
takut ditangkap, disiksa atau ditembak. Penduduk lokal sangat takut
kepada Tokkeitai atau polisi militer Angkatan Laut Jepang yang terkenal
kejam. Tindakan Jepang ini mematikan simpati yang pernah diberikan
rakyat pada mereka.
Disarikan dari: Sahajuddin. (2019). Propaganda dan Akibatnya pada Masa Pendudukan Jepang di Enrekang
(1942-1945). Walasuji, 10(2), 185-201.
Penjajahan Jepang di Palembang
Palembang merupakan sebuah kota yang penting bagi Jepang selama
masa penjajahannya karena adanya sumber minyak dan posisinya
yang strategis. Palembang yang ada di Pulau Sumatra berada di bawah
penguasaan Angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Bukittinggi. Pada
mulanya kedatangan Jepang disambut dengan gembira oleh masyarakat
lokal yang menganggap mereka sebagai liberator yang membebaskan
Indonesia dari dominasi kolonial Belanda. Meskipun demikian, ada
pula perlawanan lokal yang langsung ditindas oleh tentara Jepang.
Dalam bidang pemerintahan, Jepang melakukan beberapa
perubahan. Jabatan-jabatan tinggi seperti kepala karesidenan (Syucookan), walikota (shi-coo), bupati (ken-coo), hingga asisten residen
(bunshu-coo) yang tadinya diisi oleh orang Belanda digantikan dengan
orang Jepang. Peranan orang pribumi hanya terbatas sampai kepada
tingkatan gun-coo (wedana) saja. Struktur pemerintahan mulai dari
gun-coo, son-coo (camat), ku-coo (kepala desa), aza (kepala kampung) dan
gumi (kepala RT/rukun tetangga) semuanya dijabat oleh orang-orang pribumi dengan kriteria untuk gun-coo dan son-coo harus berasal dari
orang-orang elit tradisional setempat. Sementara untuk ku-coo, aza
dan gumi adalah orang-orang yang dianggap memiliki kesetiaan paling
tinggi terhadap pemerintahan militer Jepang.
Kepentingan utama Jepang di Palembang adalah untuk
mendapatkan minyak buminya. Saat itu, produksi minyak bumi di
Palembang mencapai 82% dari total produksi di Indonesia. Kebijakan
ekonomi Jepang di Palembang diarahkan ke eksploitasi minyak dan
mencegah upaya bumi hangus ladang-ladang minyak di Palembang.
Para kuli BPP (Badan Pembantu Pemerintah) dan romusha dari dalam
dan luar Sumatra dikerahkan untuk eksplotasi minyak. Namun,
kehidupan mereka sangat menyedihkan karena kekurangan makanan
dan pakaian. Banyak di antara mereka yang menggunakan karung goni
atau kulit kayu sebagai pakaian
Disarikan dari: Mita, A. (2019) Palembang Shi pada Masa Pemerintahan Militer Jepang Tahun 1942-1945,
Lembaran Sejarah, 15(2), 103-120; dan Abdullah, dkk. 1991. Sejarah Daerah Sumatra Selatan. Palembang:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Selatan
Penjajahan Jepang di Jawa
Pada awalnya, Jepang menunjukkan sikap baik kepada penduduk Jawa
untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Di sepanjang jalan yang
dilalui tentara Jepang, penduduk menyambut mereka dengan kata-kata
‘selamat datang’ dan ‘banzai’, sebaliknya tentara Jepang menyerukan
“hidup Indonesia’. Sambutan positif ini dapat dipahami sebagai ekspresi
harapan mereka untuk lepas dari cengkeraman penjajahan Belanda.
Rakyat Jawa juga meyakini ramalan Jayabaya yang menggambarkan
akan datangnya jaman baru yang lebih baik, akan tetapi akan ada masa
peralihan yang didominasi oleh orang kerdil yang berlangsung selama
hidup tanaman Jagung. Banyak orang yang mengidentifikasikan orang
kerdil itu sebagai orang Jepang.
Dalam urusan pemerintahan, Angkatan Darat ke-16 yang berpusat
di Jakarta melakukan berbagai langkah untuk melakukan transformasi
sistem pemerintahan. Posisi gubernur jenderal ditiadakan. Seluruh
Jawa dan Madura (kecuali Surakarta dan Yogyakarta) dibagi atas syu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son
(kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Jabatan-jabatan tinggi yang
tadinya diduduki oleh orang Belanda digantikan dengan orang Jepang
dan orang Indonesia. Sebagai contoh, jabatan residen yang di masa
sebelumnya hanya bisa dipegang orang Eropa mulai dipegang oleh
orang Indonesia, terutama dari kalangan elit lokal. Selanjutnya, pada
1944 Jepang mulai memperkenalkan tonarigumi (rukun tetangga) di
Jawa.
Sikap Jepang kepada penduduk Jawa kemudian berubah. Jepang
melakukan mobilisasi dan pengerahan tenaga kerja secara paksa
untuk menunjang perangnya. Penduduk di Jawa juga diwajibkan
untuk menyerahkan padi untuk kebutuhan pasukan Jepang. Beras
yang diambil Jepang kemudian dikirim ke wilayah timur, namun
sayangnya pengiriman ini sering gagal karena serangan Sekutu. Oleh
karenanya, Jepang memaksa rakyat menyerahkan padi lagi untuk
mengganti kehilangan tersebut. Akibatnya, penduduk mengalami
kekurangan gizi. Penduduk didorong untuk makan bahan makanan
alternatif seperti singkong, jagung, dan ubi. Kekurangan pakaian juga
terjadi di mana-mana selama penjajahan Jepang di Jawa. Berbagai
penderitaan ini yang kemudian memancing perlawanan bangsa
Indonesia.
Disarikan dari: Kurasawa, A. (2016). Masyarakat & Perang Asia Timur Raya: Sejarah dengan Foto yang Tak
Terceritakan.Jakarta: Komunitas Bambu; Soejono, R.P. & Leirissa, R.Z. (2010). Sejarah Nasional Indonesia VI.
Jakarta: Balai Pustaka; Yuliati, D. (2010). Sistem Propaganda Jepang di Jawa 1942-1945. Semarang: Undip
Mari Kita Berdiskusi :
- Setelah mencermati ketiga potongan bacaan di atas, identifikasilah
persamaan dan perbedaan pemerintahan Jepang di wilayah Sumatra;
wilayah Jawa dan Madura; serta wilayah Indonesia Timur!
- Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar